Analisis Indikator Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara

 

Di zaman yang modern ini, orang-orang berlomba-lomba untuk mencari ilmu setinggi-tingginya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan terhindar dari kemiskinan. Namun, masih banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan yang layak dan hanya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh semua negara di dunia, dimana terjadi banyak kesenjangan dan ketidakadilan antara mereka yang miskin dan kaya. Hingga saat ini, masih dipertanyakan apakah ini salah pemerintah atau ini terjadi memang karena masih banyak masyarakat yang malas dan tidak mau berusaha untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik, atau ini salah keduanya yang masih belum bisa bersinergi dengan baik. Untuk itu,  pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat dan terus membuat kebijakan dan strategi dalam penuntasan masalah kemiskinan yang berkepanjangan ini. Salah satu kebijakan atau rencana yang dibuat pemerintah dunia dan telah disepakati oleh pemerintah Indonesia adalah Sustainable Development Goals (SDGs), ini adalah suatu rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Kemiskinan itu sendiri adalah kondisi seseorang yg kekurangan pendapatan/kepemilikan material untuk bisa hidup layak dan ini tidak terhindarkan terjadi dimanapun, karena pembangunan ekonomi tidak cukup untuk menjamin standar hidup yang layak bagi seluruh penduduk negara secara merata. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah di Indonesia, khususnya provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan provinsi termudah di Indonesia, perlu untuk melakukan tinjauan terkait permasalahan di bidang kemiskinan ini dan tentunya segera membuat strategi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan berbagai indikator kemiskinan, agar pembacanya bisa memahami bagaimana kondisi kemiskinan yang dialami oleh provinsi Kalimantan Utara.

       Persentase Penduduk Miskin

        

Gambar 1 Persentase penduduk miskin tahun 2021 (Semester 2)
Sumber : BPS 

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Berdasarkan gambar diatas, Kaltara pada tahun 2021 memiliki angka persentase penduduk miskin sebesar 6,83%. Angka tersebut tergolong cukup rendah dibandingkan persentase penduduk miskin di Indonesia yang berada pada angka 9,71%. Tidak hanya itu, angka tersebut juga turun dibandingkan semester sebelumnya yang berada pada kisaran 7,36%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi di pulau Kalimantan lainnya, Kaltara berada di posisi ke-2 tertinggi dan hanya berbeda tipis dengan provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 6,84%. Oleh karena itu, pemerintah Kaltara masih perlu melakukan banyak tindakan perbaikan agar dapat terus menekan tingginya angka persentase penduduk miskin tersebut. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Selain indikator persentase penduduk miskin yang digunakan untuk mengukur proporsi kemiskinan, masih ada juga indikator lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks tersebut digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kaltara memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,893, angka tersebut mengalami kenaikan dibanding angka pada semester sebelumnya yang berada pada angka 0,872. Namun, angka tersebut lebih rendah dibandingkan indeks kedalaman kemiskinan Indonesia yang berada di angka 1,67. 

Indeks Keparahan Kemiskinan

Sama seperti indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Indeks ini memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kaltara memiliki nilai indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,173. Nilai tersebut turun dibandingkan semester sebelumnya yang berada pada angka 0,177. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan angka indeks keparahan kemiskinan Indonesia yang berada pada angka 0,42.

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

            Akses pada layanan air minum

Berdasarkan gambar 2, diketahui bahwa Kaltara memiliki proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum sebesar 20,62. Angka tersebut membuat Kaltara menjadi salah satu provinsi di pulau Kalimantan yang memiliki layanan air minum yang layak paling sedikit. Bahkan, Kaltara juga memiliki nilai proporsi yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia secara keseluruhan, yang memiliki proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum sebesar 43,81. Artinya, pemerintah Kaltara harus segera membuat kebijakan untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum. Hal ini dikarenakan air adalah salah satu sumber penghidupan utama, air yang berkualitas buruk akan membuat masyarakat menjadi mudah rentan untuk mengalami sakit dan hal buruk lainnya. 

Gambar 2 Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum
Sumber: BPS 

            Akses pada layanan sanitasi dasar

     Terlihat dari gambar 3, secara umum Kaltara telah memiliki kualitas pelayanan sanitasi dasar yang baik. Hal ini dapat dilihat dari proporsi rumah tangga dengan akses layanan sanitasi dasar di Kaltara yang sudah cukup tinggi, yaitu pada kisaran 79,8. Angka tersebut juga nilainya hanya sedikit berbeda dibandingkan nilai proporsi Indonesia secara keseluruhan yang ada pada angka 80,29.

Gambar 3 Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar
Sumber: BPS 

            Akses pada fasilitas kesehatan dasar

     Gambar 4 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas kesehatan dasar di Kaltara menjadi yang tertinggi di pulau Kalimantan, dan angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angak proporsi Indonesia. Jadi, untuk pelayanan fasilitas kesehatan dasar di Kaltara sudah sangat baik.

Gambar 4 Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas kesehatan dasar
Sumber: BPS 

Kesimpulan

            Berdasarkan penjabaran di atas, secara keseluruhan, Kaltara sudah memiliki pengendalian yang cukup baik terkait hal-hal dibidang kemiskinan, karena walaupun Kaltara masih tergolong sangat mudah, pemerintahnya masih dengan baik menekan peningkatan tingkat kemiskinan di Kaltara, bahkan memiliki pelayanan fasilitas kesehatan dasar dengan proporsi yang sangat tinggi. Namun, pemerintah Kaltara masih perlu meningkatkan pelayanannya terkait layanan air minum yang layak serta layanan sanitasi dasar, karena ke-2 hal tersebut merupakan layanan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.