Pemenuhan Tujuan SDGs Ke-8 di Provinsi Kalimantan Utara



Kalimantan Utara atau biasa dikenal dengan sebutan Kaltara adalah provinsi ke-34 yang saat ini merupakan provinsi termuda di Indonesia. Kaltara disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai provinsi termuda, tentunya Kaltara masih memiliki banyak masalah yang perlu selesaikan, salah satunya adalah kesulitan dalam memenuhi tujuan ke-8 SDGs yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Pada tahun ini, Kaltara menjadi salah satu provinsi yang pertumbuhan ekonominya masih cukup rendah yaitu dengan angka laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK sebesar 1,94. Angka tersebut lebih rendah dibanding angka laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Indonesia yaitu sebesar 2,51. Ini artinya standar kehidupan rata rata penduduk di Kaltara pada tahun 2021 tidak memiliki perubahan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tentunya ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah pengangguran.

Di Indonesia sendiri, pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit untuk dihilangkan, terbukti dengan tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia bulan Agustus tahun 2021 yang ada di kisaran 6,49 %. Sedangkan, Kaltara memiliki angka TPT yang lebih rendah yaitu hanya berkisar pada angka 4,58 %. Ini artinya Kaltara telah memanfaatkan persediaan tenaga kerja dengan cukup baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Namun, ada sedikit keanehan di sini, Kaltara memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah akan tetapi memiliki angka TPT yang rendah pula. Seharusnya ke-2 angka tersebut saling bertolak belakang karena penduduk yang bekerja akan berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi.

Selain pertumbuhan ekonomi dan TPT, ada juga indikator yang dapat menggambarkan pekerjaan yang layak yaitu upah rata-rata per jam kerja. Di tahun 2020 yang lalu, Kaltara termasuk wilayah yang memiliki upah rata rata per jam kerja yang cukup tinggi yaitu di kisaran 26.002 rupiah yang sangat jauh berbeda dibanding upah rata rata per jam kerja Indonesia yang hanya di kisaran 17.696 rupiah. Dapat kita artikan bahwa kualitas pekerjaan dan juga kondisi kehidupan di Kaltara sudah sangatlah baik dibanding wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Namun, indikator tersebut tidak sepenuhnya bisa menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah karena upah tinggi juga bisa disebabkan oleh biaya kehidupan yang mahal.



Sumber : Metadata Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi

                APBN Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Air Bersih dan Sanitasi Layak di Provinsi Kalimantan Utara

Gambar
Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak ada manusia yang bisa bertahan tanpa air, tetapi masih banyak saja masyarakat yang kesulitan dalam mengakses air yang aman untuk diminum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan suatu daerah untuk dapat menyediakan kebutuhan air minum layak bagi warganya. Tidak hanya air minum, pemerintah juga perlu menyediakan lingkungan yang memiliki sanitasi yang layak agar masyarakatnya terhindar dari berbagai macam penyakit yang membahayakan nyawa. Tidak banyak yang tahu bahwa Kalimantan adalah daerah dengan akses air minum yang aman (bebas dari bakteri E. Colli ) tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 21,5 % (Kemenkes RI, 2020). Meskipun demikian, salah satu provinsinya yaitu Kalimantan Utara masih kurang dalam persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak, yaitu hanya sebesar 86,8 % , angka ini masih tertinggal bila dibandingkan dengan rata rata Indonesia yang berada di kisaran 90,78 % . Ini artinya masih banya...
Baca selengkapnya

Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs)

Gambar
Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu rencana besar yang telah disepakati oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, sejak tanggal 25 September 2015 . Ini merupakan kesepakatan pembangunan berskala global yang mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan" , dalam rangka mewujudkan dunia yang bebas dari kemiskinan dan berbagai masalah terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs merupakan kesepakatan yang memuat 17 tujuan, 169 target, dan 247 indikator unik di dalamnya. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, antara lain: pemerintah, sektor swasta, akademisi dan sebagainya. Prinsip utama SDGs adalah " Tidak Meninggalkan Satu Orangpun ( No One left Behind ) ". Oleh Karena itu, tujuan SDGs dapat tercapai apabila seluruh pihak saling berkolaborasi baik dalam pengetahuan, keahlian, teknologi maupun sumber daya . Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan dibuatnya Peratura...
Baca selengkapnya

Status Gizi di Kalimantan Utara 2021

Gambar
Kemajuan suatu daerah ditentukan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan SDM yang berkualitas tentunya akan menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Daerah yang memiliki SDM dengan fisik yang kuat, mental yang kokoh, serta kesehatan yang terjaga, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memajukan daerahnya. Sebaliknya, daerah dengan SDM yang memiliki fisik yang lemah, mental yang rapuh, serta kesehatan yang tidak terjaga akan kesulitan untuk memajukan daerahnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setiap daerah untuk tahu dan paham bagaimana keadaan SDM yang dimilikinya, agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk membantu meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh daerahnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu daerah adalah dengan memperhatikan status gizi anak atau balita yang hidup di daerah tersebut. Salah satu cara melakukan penilaian status gi...
Baca selengkapnya